Tentang IAKMI

Tentang IAKMI

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

IAKMI adalah singkatan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (The Indonesian Public Health Association), suatu organisasi profesi yang bersifat independen dan multidisipliner untuk kepentingan kesehatan masyarakat, berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. IAKMI memiliki visi untuk menjadi organisasi profesi bertaraf dunia dalam mencapai derajat kesehatan bangsa setinggi-tingginya.

Salah satu tonggak berkembangnya Ilmu Kesehatan Masyarakat di Indonesia adalah berdirinya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 1965. Pada saat itu program studi yang diselenggarakan adalah Program Studi Pascasarjana Magister Kesehatan Masyarakat. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIKMI) berdiri sejak tahun 1971. IAKMI secara resmi disahkan sebagai badan hukum perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-113.AH.01.07.Tahun 2013.  

Pada awalnya anggota IAKMI adalah para Ahli Kesehatan Masyarakat yang menamatkan pendidikan di bidang Kesehatan Masyarakat pada tingkat Strata-2 (Magister), baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sesuai dengan akar keilmuannya yang bersifat multidisiplin maka para Ahli Kesehatan Masyarakat ini memiliki latar belakang keilmuan pada level sarjana yang berbeda-beda.

Seiring dengan perkembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan tuntutan kebutuhan masyarakat, dikembangkanlah Pendidikan Strata-1 Kesehatan Masyarakat. Pada awalnya Pendidikan Strata-1 Kesehatan Masyarakat diselenggarakan sebagai pendidikan alih jalur yang menerima mahasiswa dari lulusan Program-program Diploma di Bidang Kesehatan seperti Program Diploma-3 Kesehatan Lingkungan, Program Diploma-3 Keperawatan, Program Diploma-3 Kebidanan dan Program Diploma-3 Gizi. Program Pendidikan Strata-1 Kesehatan Masyarakat yang menerima mahasiswa dari lulusan SMA mulai diselenggarakan pada tahun 1985. Sejak adanya lulusan dari Program Pendidikan Strata-1 Kesehatan Masyarakat maka anggota IAKMI mencakup pula para Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Pada tahun 2010 Projek Health Professional Education Quality (HPEQ) yang dibiayai oleh World Bank menetapkan untuk memperluas cakupannya dengan melibatkan 3 profesi tambahan dari semula 4 profesi, yaitu Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, dan Kebidanan. Ketiga profesi tersebut adalah Farmasi, Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Pada saat itu IAKMI dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) dilibatkan sebagai organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi di Bidang Kesehatan Masyarakat. Sebelum melaksanakan berbagai kegiatan dengan difasilitasi oleh Projek HPEQ terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas situasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat di Indonesia. Ditemukan bahwa Program-program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan tidak terstandar, kurikulum berbeda-beda, kegiatan belajar mengajar tidak standar, dam tentu saja kualitas lulusannya tidak terstandar. Temuan inilah yang membulatkan tekad IAKMI dan AIPTKMI untuk mengembangkan berbagai hal yang akan dapat menjamin kualitas proses Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat dan kualitas hasil Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat.

Dengan keterlibatan pada Proyek HPEQ itulah IAKMI dan AIPTKMI telah berhasil melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mengembangkan Naskah Akademiki Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (tahun 2012), yang antara lain berisi tentang (1) rumusan standar kompetensi Ahli Kesehatan Masyarakat dan (2) konsep pengembangan Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat untuk menghasilkan keahlian pada level 6, 7, 8 dan 9.
  2. Mengembangkan Naskah Akademik Uji Kompetensi SKM Indonesia (tahun 2014).
  3. Untuk pertama kalinya menyelenggarakan Try Out Uji Kompetensi SKM Indonesia (tahun 2014).
  4. Bersama-sama dengan 6 profesi kesehatan lainnya mendirikan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (tahun 2014)
  5. Bersama-sama dengan 6 profesi kesehatan lainnya mendirikan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (tahun 2014)

Pada tahun 2012 terbentuk untuk pertama kalinya Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) yang salah satu tugasnya adalah menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan. Pada saat itu Ahli Kesehatan Masyarakat belum diakui sebagai Tenaga Kesehatan yang memerlukan STR untuk bekerja dan tidak ada organisasi yang mewakili Ahli Kesehatan Masyarakat di MTKI. IAKMI kemudian melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan bahwa Ahli Kesehatan Masyarakat adalah Tenaga Kesehatan yang untuk bekerja membutuhkan STR. Argumentasi yang dibangun meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) definisi kondisi sehat yang ingin dicapai dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan; (2) jenis-jenis pelayanan kesehatan yang perlu diselenggarakan untuk mencapai kondisi sehat yang diinginkan; dan (3) jenis-jenis keahlian dan/atau tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tersebut. Konsep yang diajukan IAKMI membawa pada kesadaran dan kesepahaman bahwa Ahli Kesehatan Masyarakat adalah salah satu jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk membangun kondisi sehat yang dicita-citakan.

Setelah melalui berbagai proses dan pengkajian yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan dan MTKI, upaya panjang IAKMI akhirnya membuahkan hasil. Ahli Kesehatan Masyarakat diakui sebagai salah satu Tenaga Kesehatan yang untuk bekerja membutuhkan STR. Pada awal tahun 2014 IAKMI secara resmi menjadi Anggota MTKI mewakili Ahli Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 107/Menkes/SK/IV/2014. Sejak tahun 2014 itulah IAKMI telah dengan aktif mengurus penerbitan STR Ahli Kesehatan Masyarakat Pratama bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang ingin bekerja sebagai Tenaga Kesehatan. Hingga akhir September 2019, telah diterbitkan 68.208 STR Ahli Kesehatan Masyarakat Pratama. Difasilitasi Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI / MTKI / KTKI, IAKMI telah memiliki pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) dan Portofolio SKP Online Tenaga Kesehatan Masyarakat. Sejak awal 2019, IAKMI mengelola dan memverifikasi pendaftar STR Online versi 2.0 bagi tenaga kesehatan masyarakat.

Beriringan dengan masa itu, IAKMI juga aktif terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan. Perjuangan IAKMI membuahkan hasil berupa diakui dan dicantumkannya Tenaga Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu Tenaga Kesehatan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Menindaklanjuti amanah UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pada tahun 2015 bersama-sama dengan 4 profesi lainnya IAKMI mendapat tugas dari MTKI untuk menjadi pionir dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi Nasional. Di antara 5 profesi yang mendapat tugas tersebut, IAKMI adalah satu-satunya profesi yang berhasil melaksanakan Uji Kompetensi. Untuk pertama kalinya Uji Kompetensi SKM (Ahli Kesehatan Masyarakat Pratama) diselenggarakan sebagai Tes Formatif pada tanggal 5 Desember 2015. Sejak itu IAKMI bersama-sama dengan AIPTKMI menyelenggarakan Uji Kompetensi secara rutin. Hingga saat ini Uji Kompetensi Ahli Kesehatan Masyarakat Pratama telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, dan sejak Uji Kompetensi yang keempat telah diberlakukan sebagai Tes Sumatif.

Misi dari IAKMI adalah:

  1. Menjaga nilai nilai budi luhur dalam mengamalkan etika profesi;
  2. Meningkatkan kapasitas dan kepentingan anggota;
  3. Menata pengelolaan organisasi di pusat dan daerah;
  4. Melaksanakan kemitraan yang luas dan berdaya guna;
  5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidang kesehatan masyarakat;
  6. Berupaya meningkatan derajat kesehatan tanpa memandang perbedaan sosial, agama, suku bangsa dan batas wilayah;
  7. Mengembangkan kemitraan strategis dengan pemerintah dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kekuasaan tertinggi organisasi tingkat nasional adalah Kongres setiap tiga tahun sekali. Kongres Nasional ke-12 berlangsung 2013 di Kupang, Kongres Nasional ke-13 pada tahun 2016 di Makasar, dan Kongres Nasional ke-14 pada tanggal 28-30 November di Bali. Untuk mendiskusikan program kerja organisasi, dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di setiap periode kepengurusan. Mukernas ke-15 berlangsung tahun 2018 di Lampung. IAKMI mengadakan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) setiap tahun untuk membahas kajian ilmiah, hasil penelitian dan kebijakan nasional terkini terkait public health setiap tahun. FIT ke-4 berlangsung 2018 di Lampung dan FIT ke-5 November 2019 di Bali.

Pengurus Pusat IAKMI berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia, Pengurus Daerah di ibukota provinsi dan Pengurus Cabang di kabupaten/kota. Jumlah anggota IAKMI yang terdaftar hingga awal Oktober 2019 berjumlah 34.526 orang dari seluruh Indonesia.

Pada tahun 1981 IAKMI menjadi anggota World Federation of Public Health Associations (WFPHA) yang beranggotakan 80 organisasi profesi kesmas di seluruh dunia dengan kantor pusat di Genewa.

Berbagai kegiatan yang telah dijalankan IAKMI antara lain:

  • Bersama AIPTKMI turut menghasilkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kesehatan Masyarakat (KKNI Kesmas) sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap sistem pendidikan tinggi kesehatan masyarakat;
  • Terlibat dalam penyusunan RPJMN kesehatan;
  • Terlibat terhadap penyusunan Sistem Kesehatan Nasional (SKN);
  • Terlibat dalam penyusunan pembangunan wilayah di Indonesia;
  • Terlibat dalam World Conference on Climate Change dan dilanjutkan sosialisasi perubahan iklim dan dampak terhadap kesehatan masyarakat;
  • Kapasitasi dinas kesehatan provinsi melalui pengurus daerah IAKMI, kapasitasi perguruan tinggi kesmas dalam penelitian dan pengabdian masyarakat;
  • Anggota KPAN dari unsur civil society pertama yang menjadi national leading sector Hari AIDS se-Dunia dengan acara puncak di Istana Wakil Presiden, 2009;
  • Meningkatkan kapasitas IAKMI daerah untuk mendukung KPA Provinsi dalam perencanaan dan penganggaran program HIV-AIDS, 2011;
  • Memfasilitasi perguruan tinggi di berbagai provinsi dalam penyusunan kurikulum HIV-AIDS, 2012;
  • Bermitra dengan pemerintah dan swasta dalam kegiatan aksi Lawan DBD di DKI Jakarta (2013-2015) untuk mencapai visi Jakarta Bebas DBD 2020;
  • Bermitra dengan Balitbangkes pada acara The 1st International Symposium on Health Research & Development and The 3rd Western Pacific Regional Conference on Public Health, 2011;
  • Leading institution bagi berbagai LSM dan pemerintah dalam pengendalian tembakau di Indonesia dengan output berbagai Perda Anti Rokok di Palembang, Pontianak, Samarinda, Bandung, dll;
  • Turut mendirikan dan menjadi ketua Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok (KPK-AR) tahun 2012 beranggotakan IDI, IAI, IBI , PPNI, PDGI yang bertujuan melakukan advokasi, edukasi dan menggalang kerjasama antar profesi kesehatan dalam pengendalian tembakau dengan visi Indonesia Bebas Rokok 2025;
  • Bermitra dengan UMS dan Kemenkes dalam penyelenggaraan International Conference on Research and Application on Traditional Complementary and Alternative Medicine in Health Care, 2012;
  • Terlibat dalam penyusunan kebijakan kesehatan termasuk TBC, daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, desentralisasi, ketenagaan kesehatan, dll
  • Bersama BKKBN menyelenggarakan Sarasehan Tokoh Politik Bangsa Mewujudkan Pembangunan Kependudukan dan KB di Era JKN, 2013
  • Bersama Kaukus Kesehatan DPR-RI mengadvokasi parlemen dan pemerintah tentang peningkatan upaya promotif dan preventif bidang kesehatan (TB, HIV, PTM, Pengendalian Tembakau, JKN, Stunting) melalui Rapat Umum Dengar Pendapat DPR-RI, 2013-2019.
  • Menerbitkan Jurnal Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia (2015 – 2019).
  • Terlibat aktif dalam Riset Penyakit Tidak Menular dan Sirkesnas kerjasama IAKMI dengan Badan Litbang Kementerian Kesehatan RI, 2016.
  • Mendukung Misi “Langkah Kaki Jelajah Negeri”, yaitu upaya edukasi HIV-AIDS & pola hidup sehat ke masyarakat, mahasiswa serta advokasi ke pejabat daerah se-Indonesia melalui aksi langsung orang yang terinfeksi HIV, 2015-2017.
  • Mengadakan Expert Group Discussion yang dihadiri BKKBN, Kemenkes, Kemendagri, Kemendes & PDT, dan Kemensos dengan topik Integrasi Program KKBPK, Kesehatan, dan Sosial dalam Membangun Desa Sehat Sejahtera, 2016.
  • Sejak tahun 2016 – 2019 bersama organisasi profesi kesehatan lainnya (IDI, PDGI, PPNI, IBI, Persagi, HAKLI, IAI, PAFI, Patelki) menjalankan kegiatan dukungan pelaksanaan Program Nusantara Sehat (NS), antara lain: Menjadi tim assesor calon peserta NS tenaga kesmas; Memberikan materi peningkatan kompetensi profesi bagi NS tenaga kesmas; Memberikan dua kali sertifikat berSKP IAKMI bagi NS Kesmas yaitu pada saat pertemuan koordinasi peningkatan kompetensi dan pada saat akhir masa tugas; Menjalin hubungan komunikasi via WAG bagi NS tenaga kesmas se-Indonesia (sharing updated info aktual / peningkatan skill jarak jauh).
  • Mengadakan kegiatan peduli bencana/kedaruratan kesehatan, seperti Kampanye PHBS Pasca Gempa Pidie Jaya, Aceh, 2017, serta bantuan tenaga kesmas bagi korban gempa di Lombok (2018) dan Palu (2018).
  • Melakukan penelitian Analisis Situasi TB di 26 kab/kota di 7 provinsi bersama dengan tim TB-HIV Aisyiyah dan KP-MAK UGM (2017).
  • Bermitra dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes RI, mengadakan 4th International Symposium on Health Research & 14th National Congress of Indonesian Public Health Association (2019).

Ketua Umum IAKMI Pusat hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Dr. Widodo Talogo, MPH 1971 - 1976
2. Dr. Does Sampoerno, MPH 1981 - 1983
 3. Dr. Does Sampoerno, MPH 1983 - 1986
 4. Dr. Alex Papilaya, DTPH 1986 - 1989
 5. Dr. Alex Papilaya, DTPH 1989 - 1992
 6. Dr. Alex Papilaya, DTPH 1992 - 1995
 7. Dr. Ascobat Gani,  MPH,  Dr.PH 1995 - 2004
 8. Dr. Kemal N. Siregar, SKM, MA 2004 - 2007
 9. Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD. 2007 - 2010
 10. Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD. 2010 - 2013
 11. Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD. 2013 - 2016
 12. Dr. Ridwan Mochtar Thaha, MSc. 2016 - 2019

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

Organisasi profesi yang bersifat independen dan multidisipliner untuk kepentingan kesehatan masyarakat, memiliki visi untuk menjadi organisasi profesi bertaraf dunia dalam mencapai derajat kesehatan bangsa setinggi-tingginya.