Berita dan Kegiatan

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Penandatanganan MoU antara IAKMI dengan AIMED (Advances in Integrative Medicine-Elsevier BV-Scopus indexed Journal) dilakukan oleh Ketua Umum PP IAKMI Dr. Ridwan Mochtar Thaha, MSc dan Editor-in-Chief AIMED Associate Professor Jon Wardle pada tanggal 8 Desember 2018 di Solo bersamaan dengan Seminar Nasional “Public Health meets Integrative Medicine: Now and Then” yang diselenggarakan Pengda IAKMI Jawa Tengah dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Melalui MoU ini, hal-hal yang akan disupport AIMED adalah “Provide input and assist for IAKMI members in Indonesia with any relevant publication co-authorship where applicable and relevant; Work towards providing on-going research capacity building workshops and seminars for IAKMI members (on a range of topics and for a range of levels related to publications); Work towards providing editorial capacity building for IAKMI journal editors”. Kerjasama ini merupakan salah satu program kerja dari Badan Khusus Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer PP IAKMI yang diketuai Dwi Linna Suswardany, SKM, MPH. More info : www.iakmi.or.id ; https://www.sciencedirect.com/journal/advances-in-integrative-medicine

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jakarta (ANTARA News) - Calon Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan pernah "mengusir" penyelenggaraan turnamen bulu tangkis di kotanya karena terindikasi disponsori perusahaan rokok.

"Saat itu mereka lapor akan mengadakan turnamen bulutangkis tingkat nasional di Bogor. Saya tanya apakah dananya aman, tidak ada rokok. Mereka bilang aman," kata Bima dalam Konferensi Indonesia tentang Tembakau atau Kesehatan (ICTOH) ke-5 di Surabaya, Senin.

Namun, sehari sebelum penyelenggaraan turnamen bulutangkis itu dilaksanakan, di Bogor muncul spanduk dan umbul-umbul dengan logo yang sangat mirip dengan perusahaan rokok.

Saat itu juga Bima langsung menegur panitia turnamen yang berdalih bahwa itu adalah logo dari yayasan milik perusahaan rokok, bukan logo perusahaan rokoknya.

"Saya bilang sama saja. Uangnya tetap saja dari perusahaan rokok. Saya beri dua pilihan, menurunkan spanduk dan umbul-umbul atau pindah dari Bogor. Pucuk pimpinannya sempat telepon saya, tetap saya beri dua pilihan itu," tuturnya.

Karena ketegasan Bima, akhirnya panitia turnamen bulutangkis itu memilih untuk memindahkan penyelenggaraan di kota lain.

"Saya tenangkan teman-teman bulutangkis agar tenang. Akan selalu ada jalan bagi mereka yang sabar," ujarnya. Bima Arya kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Kota Bogor 2018. Saat ini dia sedang cuti dari jabatan wali kota dan digantikan wakilnya, Usmar Hariman, sebagai pelaksana tugas.

Pewarta: Dewanto Samodro

Editor: Ade P Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2018

https://www.antaranews.com/berita/707696/bima-arya-pernah-usir-turnamen-bulutangkis

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Surabaya (ANTARA News Sumsel) - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit-Kementerian Kesehatan Anung Sugiantono menegaskan anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) harus menjadi contoh tidak merokok.

"Kalau saya tegas, tidak ada toleransi. Kalau pakai jaket IAKMI tapi merokok, copot jaketnya secara tidak hormat. Ahli kesehatan harus jadi contoh hidup sehat," kata Anung dalam Konferensi Indonesia tentang Tembakau atau Kesehatan (ICTOH) ke-5 di Surabaya, Senin.

Bahkan, Anung meminta persoalan merokok juga diperhatikan sejak dari penerimaan mahasiswa kesehatan masyarakat. Bila perlu, calon mahasiswa kesehatan masyarakat dipersyaratkan tidak merokok dan begitu diterima menandatangani pernyataan tidak akan merokok. Anung menceritakan pengalamannya saat mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang yang kebanyakan mahasiswanya perempuan. Dia mengajak mahasiswinya untuk berkampanye tidak merokok.

"Saya minta mereka memakai pin bertuliskan 'Tolak Pacar Perokok' atau memakai kaos bertuliskan 'Tolak Mertua Perokok. Kalau tidak berani, tidak usah menjadi ahli kesehatan masyarakat," tuturnya. Anung mengatakan hal itu merupakan upaya untuk mewujudkan generasi yang lebih baik meskipun tantangan dari luar sangat berat. "Membangun kesadaran masyarakat akan hak lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok, penting dilakukan pada masa kini dan masa depan," katanya. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 2013, proporsi perokok terbesar berada pada usia 15 tahun hingga 19 tahun atau remaja, yaitu 7,1 persen. Pada usia 10 tahun hingga 14 tahun ditemukan 1,4 persen perokok. Penduduk usia 15 tahun ke atas dilaporkan terdapat peningkatan perilaku merokok dari 34,2 persen pada 2007 menjadi 36,3 pada 2013. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, presentase pengguna rokok adalah 64,9 persen laki-laki dan 2,1 persen perempuan. Sedangkan menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2005, belanja bulanan rumah tangga perokok menempatkan belanja tembakau di urutan kedua (10,4 persen dari pendapatan keluarga) setelah padi-padian (11,3 persen dari pendapatan keluarga). Pembelanjaan untuk tembakau setara dengan lima kali belanja daging, telur, susu; tiga kali biaya pendidikan; dan empat kali untuk keperluan kesehatan.

Pewarta : Dewanto Samodro Editor:

Aang Sabarudin

COPYRIGHT © ANTARA 2018

https://sumsel.antaranews.com/berita/333713/kemenkes-iakmi-harus-jadi-contoh-tidak-merokok

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Surabaya (ANTARA News) - Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) mendeklarasikan penerapan pola sehat dan kampus tanpa rokok dalam Konferensi Indonesia tentang Tembakau atau Kesehatan (ICTOH) ke-5 di Surabaya, Senin.

"AIPTKMI menyepakati kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia," kata Ketua Umum AIPTKMI Agustin Kusumayati saat membacakan deklarasi.

Agustin mengatakan salah satu bentuk dari upaya mewujudkan kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat kampus dari perilaku hidup yang tidak sehat, paparan asap rokok dan campur tangan industri rokok.

Penerapan kampus tanpa rokok tersebut meliputi larangan merokok di lingkungan kampus; larangan iklan, promosi dan sponsor dari industri rokok dan atau organisasi yang patut diduga berkaitan dengan industri rokok.

Kemudian, larangan kerja sama dalam bentuk apa pun dengan industri rokok dan atau organisasi yang menggunakan nama, logo, semboyan atau ciri yang dapat diasosiasikan dengan industri rokok, termasuk organisasi yang dibiayai industri rokok; dan larangan jual beli rokok di lingkungan kampus.

"Setiap institusi anggota AIPTKMI wajib membuat peraturan tentang pola hidup sehat dan kampus tanpa rokok di institusi masing-masing dan menerapkannya secara bersungguh-sungguh," tutur Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu.

Sebanyak 26 institusi anggota AIPTKMI yang hadir dalam ICTOH ke-5 di Surabaya menandatangani deklarasi tersebut.

Pewarta: Dewanto Samodro

Editor: Heppy Ratna Sari

COPYRIGHT © ANTARA 2018

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

SURABAYA, Berbagai gerakan dan upaya mengurangi jumlah perokok terus dilakukan, namun udara ini tampaknya masih dipenuhi asap rokok yang terus mengepul.

Pergi ke mall ketemu perokok, makan di resto juga ketemu perokok. Pergi sekolah, ke kantor hingga kemanapun, selalu melihat perokok. Hampir tak satu ruangan pun yang kita tuju bebas dari kontaminasi asap rokok.

Langkah tegas pun perlu dilakukan, salah satunya membentuk kawasan pendidikan seperti kampus yang bebas rokok. Senin (7/5) di Surabaya, Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI) mendeklarasikan Penerapan Kawasan pendidikan Tanpa Rokok.

"Kampus harus bebas dari hal yang berbau rokok, seperti larangan produknya masuk kampus hingga larangan kerjasama dengan industri rokok," tegas Dr. Agustin Kusumayati, ketua AIPTKMI.

Langkah ini diakui Agustin, agar peredaran rokok di kalangan kampus berkurang, bahkan perusahaan rokok tak lagi melirik ke kampus sebagai konsumen, meskipun itu hanya sekadar kerjasama sebagai sponsor kegiatan kemahasiswaan.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono menyebut, saat ini sudah ada 167 Perwali/Perbup, 10 Perda dan 7 Pergub yang lahir untuk mengatur kawasan tanpa asap rokok, namun masih lemah dalam hal pengawasannya, sebab hanya mengandalkan tindakan dari Satpol PP, mestinya perlu dilakukan edukasi ke masyarakat secara intens.

"Kalau kita ke bandara Medan, lebih muda mencari ruang rokok daripada toilet atau musollah, tulisan ruang rokok ini lebih besar dan terlihat jelas," keluh Anung.

Bahkan Anung menyebut, penerimaan pajak rokok terbesar saat ini ada di Jawa Timur, belum lagi penerimaan cukai bagi hasil rokoknya. Tak heran menggusur maindset rokok dari kehidupan masyarakat dan pejabat cukup sulit.

"Menaikkan harga rokok bukanlah satu-satunya jalan, tidak ada single intervention, semua harus dilakukan," terang Anung sambil mengapresiasi daerah yang mewajibkan harus berKTP saat membeli rokok.

Peredaran rokok di kalangan muda bak permen yang mudah di dapatkan. 

Dinas Kesehatan Jatim mencatat, ada klaim BPJS Kesehatan sebesar 8,1 Triliun untuk penyakit jantung dan 2 triliun untuk penyakit kanker, dua penyakit yang mucul akibat merokok. Tentunya ini akan menjadi ancaman kesehatan bagi negara, jika jumlah perokok masih tinggi.

 

AJAK PETANI TAK TANAM TEMBAKAU

Langkah berani menghilangkan rokok dari negeri ini pun dilakukan, salah satunya dengan meminimalisir ketersediaan bahan baku utama rokok, tembakau. Petani tembakau didorong untuk beralih menanam tanaman pangan lain yang lebih menguntungkan dari segi harga jual dan manfaat bagi kesehatan.

Asnawi Aziz, ketua gabungan kelompok tani Makmur Bondowoso mengatakan, selama ini petani menanam tembakau karena komoditi ini sangat tinggi harga jualnya saat cuaca mendukung.

"Kalau tembakaunya bagus  bisa Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu/Kg," ujarnya.

Namun harga tidak bisa menjadi jaminan, ketika cuaca tidak mendukung seperti tahun 2016 lalu, kualitas tembakau buruk dan harga jual tak sampai Rp 1000/Kg.

Asnawi sepakat jika petani perlu mengganti komoditi tanam mereka, Ia bersama 16 kelompok petani yang bergabung, mulai menanam padi dan tanaman genjer di lahan seluas 7 Ha. Petani ini beralih tanam dengan dibantu penggunaan teknologi dan pendampingan dari dinas pertanian mulai dari tanam, perawatan hingga pasca panen. Hasilnya pun bisa mengalahkan pendapatan dari tanam tembakau.

"Maindset Petani itu ingin penghasilan bagus. Harus ada terobosan tanaman pengganti tembakau yang menguntungkan. Pasti petani akan beralih tanam," jelasnya.

Asnawi menyebut, jika menanam tembakau per hektarnya bisa menghasilkan 1,5 ton, namun dengan biaya perawatan tinggi dan proses pasca panen yang lama, tentunya cuaca juga berpengaruh pada kualitas tembakau. Sementara menanam padi hibrida, per hektarnya bisa menghasilkan 10 ton, dengan perawatan ringan dan proses pasca panen yang singkat, petani bisa menikmati hasilnya. 

"Yang menguntungkan lagi tanam genjer, masa produktifitasnya 7 bulan. Setiap malam gapoktan saya bisa panen satu pick up," terang Asnawi. Genjer diikat-ikat kecil sebelum dijual, satu ikat seharga Rp 500.

Asnawi bersama kelompok tani lainnya pun bahagia, mereka tidak lagi menggantungkan hidup pada tembakau yang tak pasti, harganya kadang tinggi kadang pula sangat anjlok. Kelompok tani ini ingin hidup yang pasti, dari komoditi tanam yang pasti, dan harga jual yang pasti pula.  Jib

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

Organisasi profesi yang bersifat independen dan multidisipliner untuk kepentingan kesehatan masyarakat, memiliki visi untuk menjadi organisasi profesi bertaraf dunia dalam mencapai derajat kesehatan bangsa setinggi-tingginya.